PKS Siap Terdepan Inisiasi Lahirnya RUU Anti-LGBT

joko sadewo

Jazuli Juwaini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, PKS menjadi partai terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di parlemen. Ini sebagai upaya untuk menghentikan propaganda dan pergerakan kaum LGBT  yang kian berkembang belakangan.

Namun, ujar dia, PKS juga ingin agar korban dari LGBT mendapatkan rehabilitasi atas penyakit sosial tersebut. "Harus dibuat Undang-Undang yang menghentikan gerakan LGBT sehingga tidak ada ruang perkembangannya di Indonesia," katanya, Kamis, (25/2).

(Ini Tujuh Peringatan KPI Soal Antipromosi LGBT di Tayangan Televisi)

Korban LGBT seperti korban pelecehan oleh gay harus diselamatkan. Sebab mereka merupakan anak bangsa. LGBT, terang dia, merupakan  penyakit sosial. Seperti orang kecanduan narkoba yang juga termasuk penyimpangan.

"Namanya penyimpangan itu ada kecanduannya," kata Jazuli.

Jelangkung Demokrasi

Imam Hasan Al-Banna sejak lama menegaskan, "Demokrasi bagi kaum liberal sekuler laksana dewa yang terbuat dari kue. Diimani dan disembah jika menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Namun jika kurang berpihak, mereka memakannya dengan lahap."

Tidak sedikit kalangan Islam yang terkecoh dengan makna demokrasi. Mereka menganggapnya suara rakyat suara tuhan, rakyat berhak membuat UU yang menyingkirkan peran Pemilik alam semesta, Allah Ta'ala. Pemahaman seperti ini mengakibatkan apapun yang berbau demokrasi menjadi haram. Namun saat dibenturkan situasi kondisi yang pada kenyataannya, justru di era demokrasilah, suara-suara lantang antidemokrasi diperbolehkan. Plus realita, bahwa produk-produk demokrasi cenderung ramah, uniknya dibuatlah istilah-istilah baru untuk menghalalkan menikmati produk demokrasi. Istilah yang kurang lazim dikenal dalam khazanah keislaman.

Kasus Mesir kini membuka tabir dusta pengusung demokrasi dan anti demokrasi. Pernahkah kita memperhatikan produk deterjen atau produk pasta gigi yang seakan-akan berlawanan, padahal sebenarnya dikeluarkan satu perusahaan yang sama, hanya berbeda segmentasi dan target sasaran belaka? Unik bukan? Tujuannya adalah sama: Zimamul umur (kendali semua urusan) harus tetap dikuasai kaum sekuler-liberal.

Musuh-musuh Islam sangat risih dan cemburu dengan SDA dan kekayaan SDM di dunia Islam. Sekian abad lamanya, mereka berpikir untuk melakukan balas dendam dengan menjadikan dunia Islam sebagai wilayah aneksasi atau SDMnya bertekuk lutut dan bisa diperbudak.

Negara yang sudah tunduk, musuh-musuh Islam membiarkan sistem kenegaraan apa adanya. Ada yang kerajaan, keemiran, kesultanan, atau wali. Bahkan beberapa wayah Islam dibiarkan binasa dikuasai penguasa diktator, rezim biadab. Yang penting urusan tetap dikuasai musuh-muauh Islam. Maka di negara-negara demikian, hampir tak terdengar suara antidemokrasi. Karena demokrasi tidak dibutuhkan.

Adapun di negara-wilayah yang terbuka dikuasai elemen gerakan Islam melalui demokrasi, maka diciptakan elemen gerakan Islam yang seakan murni 10000 % sesuai syariat, padahal sebenarnya menggembosi kekuatan Islam dari dalam. Maka di beberapa negara yang sudah menganut demokrasi, yang kemungkinan Muslim Haraki bisa menguasai dan mengelola negara secara simultan dan mandiri, maka suara golput digalakkan, aktivitas demokrasi diharamkan, dan pelakunya dikafirkan, dimunafikkan, bahkan dimurtadkan. Maka paham antitesa demokrasi seperti ini marak di India, Pakistan, Mesir, Indonesia, Malaysia, Palestina, Turki. Musuh Islam menekankan, jangan sampai pemimpin gerakan Islam sukses meraih simpati publik seperti di Turki yang mampu tegas melawan Israel, Yunani, bahkan Perancis.

Jadi, demokrasi selalu dibuat seperti jelangkung. Datang dan pergi tergantung kondisi. Satu hal yang pasti, umat Islam harus selalu dibuat tak berdaya. Jika perlu dibiarkan larut dalam mimpi dan ilusi. Wallhu A'lam.

Oleh: Nandang Burhanudin

"Keadilan bagi Partai Keadilan Sejahtera" | Yudi Latif (KOMPAS)

"Keadilan bagi Partai Keadilan Sejahtera"

YUDI LATIF

Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

“Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan." Ungkapan Benjamin Disraeli itu bisa menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam tuntutan untuk menjalankan kebenaran dalam tindakan itu, penegak hukum, seperti digariskan oleh Magna Carta "Tidak pada siapa pun akan menjual, atau menolak, atau menunda hak atau keadilan."

Bagi penegak hukum, bertindak benar berarti melihat masalah dari sudut pandang hukum dan keadilan. Penegak hukum yang benar akan melihat politik sebagai masalah hukum-keadilan, bukan melihat hukum-keadilan sebagai masalah politik. Ketika hukum-keadilan dipandang sebagai masalah politik, penegakan hukum menjadi masalah selera dan kepentingan; bisa dijual kepada yang kuat, bisa disangkal kepada yang lemah, bisa ditunda kepada yang bisa tawar-menawar. Buahnya adalah ketidakadilan.

Tendensi seperti itu sangat mencemaskan bila tebersit dari perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tumpuan harapan rakyat. Dalam kasus mega-korupsi dengan bobot politik yang tinggi seperti skandal Bank Century, KPK bertindak kelewat lambat, terkesan menjadikan masalah hukum sebagai masalah politik dengan "menjual" keadilan kepada yang kuat. Dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi, KPK malah bertindak kelewat bersemangat melampaui batas, dengan menjadikan masalah "kelamin" yang berdimensi politis sebagai masalah hukum.

KPK harus bertindak atas dasar realitas hukum. Tak peduli ulama dan partai Islam sekalipun, jika fakta hukumnya terbukti melakukan tindakan korupsi, sudah seharusnya mendapatkan hukuman. Namun, KPK tidak boleh bertindak atas dasar hiper-realitas, menghukum orang/institusi dengan fakta nonhukum; lewat rekayasa kesan (impression management) untuk menghukum orang/institusi dengan persepsi publik. Apalagi, jika pengelolaan kesan ini menabrak kepatutan etis, political corectness, yang dapat melecehkan jenis kelamin tertentu atau menghancurkan reputasi dan masa depan orang yang belum tentu bersalah.

Asas keadilan menyatakan, "Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuatmu berbuat tidak adil." Dengan tindakan KPK yang melampaui batas, individu atau partai yang pantas mendapat hukuman publik karena perbuatan korupsinya bisa saja justru mendapatkan simpati publik. Jika itu yang terjadi, KPK gagal menegakkan hukum karena hukuman harus melahirkan efek jera dan disosiasi publik kepada yang bersalah, bukan efek simpati publik.

Apa yang tebersit dari perangai KPK beserta perluasan kejahatan korupsi yang ditanganinya itu sesungguhnya sekadar puncak gunung es dari krisis yang lebih mendalam, yakni lemahnya kekuatan "melek moral" (moral literacy) pada bangsa ini. Peningkatan semangat beribadah dan rumah peribadatan serta perkembangbiakan undang-undang tidak disertai oleh penguatan sensitivitas pada nilai-nilai etika-moralitas.

Rendahnya tingkat melek moral ini membuat bangsa Indonesia kekurangan rasa malu dan rasa kepantasan sehingga ambang batas moral semakin tipis. Dalam kehidupan publik yang sehat ada banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, dalam kenyataan hari ini, cuma sedikit yang masih tersisa. Hampir semua hal cenderung dikonversikan dengan nilai uang.

Memberi harga pada institusi-institusi kebajikan publik mengandung daya korosif dan koruptif bagi perkembangan bangsa. Hal itu karena uang (pasar) bukan saja mengalokasikan barang tetapi juga memengaruhi sikap manusia dan nilai barang yang diperjualbelikan. Melelang bangku sekolah kepada pembayar tertinggi memang bisa meningkatkan keuntungan, tetapi juga melunturkan integritas dunia persekolahan dan nilai ijazahnya serta merusak prinsip kesetaraan meritokratis. Menyewakan "kenyamanan" sel tahanan kepada koruptor berduit tidak bisa diterima karena tahanan bukanlah tempat pelesiran, melainkan tempat hukuman-rehabilitasi sosial. Memberi kenyamanan kepada tahanan menempatkan kejahatan sebagai sesuatu yang mulia.

Pilihan politik bukan untuk diperjualbelikan. Kewajiban kewargaan tidak sepatutnya dianggap sebagai properti perseorangan yang bisa dijual, tetapi harus dipandang sebagai pertanggungjawaban publik. Menjual hak pilih menjadikan urusan publik dikendalikan kekuatan privat. Ayat-ayat kitab suci bukan untuk diperjualbelikan karena pemanipulasian pesan-pesan keilahian bagi kepentingan murahan mencerminkan korupsi terdalam terhadap sumber moralitas. Sebab, hal itu akan membuat warga kehilangan kepercayaan kepada apa pun dan siapa pun.

Tanpa basis moral kuat, negara hukum menyimpan banyak kemungkinan kebuntuan karena konstitusi kita memberikan kepercayaan besar kepada moral penyelenggara negara. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, "Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur." Profesor Soepomo mengatakan, “Sudah tentu orang-orang menjadi Staatman, menjadi pegawai negara yang begitu tinggi harus mempunyai perasaan tanggung jawab, bukan saja kepada diri sendiri, akan tetapi juga kepada umum."

Krisis penyelenggaraan negara kini terletak pada krisis moral. Krisis moral penyelenggara negara itu mencerminkan rendahnya tingkat literasi moral di masyarakat. Bangkit dari keterpurukan harus dimulai dari gerakan "keutamaan budi", Budi Utomo. Itulah khitah sejarah kebangkitan kita!

*sumber: KOMPAS cetak (28/5/2013) hal. 15 | PKS Piyungan

PKS Memang Bodoh Dalam Berpolitik

Dibandingkan para politisi handal yang bercokol di Golkar. Atau para politisi berpengalaman asam dan garam yang menyebar ke Demokrat, PAN sampai ke Nasdem. Atau dibandingkan politisi yang berasal dari keluarga dinasti besar para tokoh ideologis bangsa ini seperti PDIP atau lainnya. PKS itu apa?

PKS cuma kumpulan aktivis mahasiswa atau pelajar hijau yang mungkin gak ngerti soal kadal-kadalan politik negeri ini. Mungkin banyak bengong dan kagetnya melihat kelihaian para  begawan politik memutar kata dan perhatian publik untuk sebuah kepentingan. Mungkin banyak tersentak kaget melihat mudahnya mengatur negara dengan segala kekayaannya tiba-tiba berpindah-pindah namun gak ngerti kapan bikin sejahtera rakyatnya.

Kalau kumpulan para politisi handal di Golkar itu ibarat NUDI di X-Factor. Dimana di sana berkumpul jagoan-jagoan nyanyi yang berkolaborasi sehingga semakin hebat.

Kalau keluarga dinasti politisi itu ibarat Novita Dewi X-Factor yang memang memiliki bakat dan lahir dari keluarga penyanyi dan sudah lama bernyanyi dan berkompetisi.

Kalau PKS itu hanya seorang yang hijau dalam berpolitik tanpa ada tokoh dan bakat keluarga. dan bermain dengan kemunculannya yang penuh dengan X-Factor sebagaimana munculnya Fatin, yang bikin iri banyak orang. Tanpa pengalaman dan tanpa tokoh.

PKS yang cuma ditiban kasus murahan serendah kasus LHI yang lebih kentara kaya filmnya warkop DKI. Dengan warna wanita yang lebih nampak ditambah bau busuk kolornya Fathonah. Namun dengan itupun PKS tidak bisa membuat berhenti atau selesai dan jelas dengan cepat.

Berbeda dengan kasus-kasus mahal seperti Century dan Hambalang yang begitu mewah, elegan dan besar nilainya. Bahkan sampai KPK mesti harus bertandang ke negara nun jauh di sana. Namun kehebatan para politisi itu pun dengan mudah menelikung kasus-kasus itu dengan tangan sakti agar terhenti.

Maka, PKS hanya bisa berjuang dengan bakti sosial pengobatan seadanya, membantu orang kesusahan dengan secepatnya, atau menjaga agar BBM tidak naik. Dan beberapa hal sederhana lainnya, yang mungkin tidak dengan strategi politik yang njelimet.

Maka, pandanglah kami dalam kebodohan ini, apakah ada gurat wajah kelicikan pada wajah-wajah kami?

Maka, tataplah mata-mata ini, apakah ada sorot keserakahan ingin menyedot habis darah negeri ini?

Maka, dengarlah suara hati kami; bila perlu kami mengeluarkannya, bahwa bangsa dan rakyat ini lebih kami cintai dari diri kami sendiri…

Kami bukan ingin membela diri. Kami hanya ingin menunjukkan penyerahan diri kami dalam bakti kepada negeri.

Kami tidak merasa benar sendiri. Kami hanya ingin menunjukkan sepotong kebenaran yang kami miliki dan akan kami cari pasangannya dari anak bangsa lainnya yang sama memiliki kecintaan kepada bangsa ini.

Kami hanya yakin, bangsa ini bisa kembali maju dan berjaya, ketika kita mau bersatu kembali dalam fitrah persatuan dan kesatuan sejati warisan nenek moyang bangsa ini.