Ketika SJP Berbicara Persoalan Tembakau di Lombok

Lotim – Dalam kegiatan kampanye dialogis yang dilakukan Calon Gubernur Suryadi Jaya Purnama (SJP) di Kabupaten Lombok Timur pada selasa (30/4), tidak sedikit dari masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah provinsi NTB terkait dengan kesejahteraan petani tembakau di Lombok. 

Terkait dengan hal tersebut, SJP megatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus mengetahui latar belakang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa harga rokok dari tahun ke tahun selalu naik, tapi harga tembakau malah semakin turun?

Memang, di satu sisi kita juga tidak memungkiri bahwa 70% kebutuhan tembakau Indonesia masih dipenuhi oleh tembakau import dari India, Thailand dan lain-lain. Tapi hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan kondisi petani tembakau di Indonesia, secara khusus lagi di Lombok.

Dalam hal ini, SJP secara tegas mengatakan bahwa kondisi para petani tembakau di Lombok saat ini tidak lepas dari kesalahan Gubernur NTB dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan tembakau. "saya tidak bisa menyalahkan orang lain, karena Gubernur yang mengirim surat dan menandatangani surat-surat itu. Dan kami di legislatif tidak pernah dimintai pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan itu" ungkap Suryadi.

SJP mengungkapkan setidaknya ada 4 kesalahan Gubenur dalam pengolaan tembakau virginia di Lombok. Pertama, ada peraturan yang ditandatangin oleh Gubernur yang menyatakan bahwa open tembakau itu sebagai industri menengah. Yang namanya industri menengah, dia tidak bisa mengunakan BBM bersubsidi. Padahal kenyataannya open tembakau adalah industri kecil, industri rumah tangga yang sangat layak mendapatkan bantuan subsidi BBM.

"Oleh karena itu, kalau saya terpilih sebagai Gubernur, saya akan mengirim surat ke pemerintah pusat agar mengembalikan subsidi BBM untuk para petani tembakau" ungkap Suryadi yang disambut tepuk tangan oleh warga.

Kedua, waktu ada kebijakan dari Jusuf Kalla untuk mengkonversi bahan bakar minyak ke energi alternatif. Pak Gubernur terlalu semangat merespon hal itu dengan mengirim surat yang menyatakan Lombok siap mengkonversi BBM ke energi alternatif. "jika bapak/ibu mau lihat suratnya, itu ada" tegas Suryadi.

Memang uji coba menggunakan batu bara itu pernah disimulasikan, saya juga menyaksikan, hasilnya bagus. Tapi waktu itu uji cobanya menggunakan batu bara kualitas yang bagus, kalorinya 6000. Sementara kualitas yang dipakai di lapangan tidak seperti itu.

Harusnya Pak Gubernur menguji dulu minimal dua tahun baru mengeluarkan kebijakan. Jangan buru-buru. “Ini belum jelas penerapannya di lapangan sudah kirim surat ke pusat” jelas Suryadi.

Selanjutnya, kesalahan ketiga Gubernur tarkait dengan Dana Bagi Hasi Cukai Tembakau (DBHCT). Cukai hasil tembakau itu jumlah keseluruhan di Indonesia totalnya 72 Trilliun. Dalam UUD, 2% dari DBHCT dibagikan ke daerah-daerah penghasil tembakau, yang jumlahnya 1,4 Trilliun.

Pada waktu rapat di kementrian keuangan, tidak ada perwakilan eksekutif dari Pemprov NTB yang datang, Jatim mengutus Sekdanya, semua daerah mempunyai utusan dari eksekutif, bahkan Maluku yang tidak menghasilkan tembakau datang. Akibatnya kita tidak punya posisi diplomasi yang kuat, akhirnya NTB hanya kebagian 130 Milyar.

Padahal seharusnya kita dapat 400-500M. Karena dari data kementrian perdagangan dan pertanian, 64% produksi tembakau di Indonesia ada di Lombok. Dan kualitas tembakau yang terbaik juga ada di Lombok.

Salahnya lagi, oleh Gubernur dana itu dibagi ke semua Kabupaten. Harusnya cuma untuk Lotim dan Loteng, karena mereka daerah penghasil tembakau. Salahnya lagi, ada sebagian dana tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan gedung bersama.

Dan yang terakhir yang keempat, dalam pemasarannya grade tembakau dibuat terlalu banyak, ada 30-40an. Di satu sisi petani tidak pernah tau grade-grade itu. Hal itu kemudian membuat pengusaha bebas memainkan harga.

“Sekali lagi saya tidak ingin mencari-cari kesalahan, tapi itulah fakta yang selam ini terjadi” jelas Suryadi. Karena 4 ksalahan itu, petani-petani tembakau setelah panen ke Makkah, sekarang malah ke Malaysia. Dulu jalan-jalan ke kebun kurma, sekarang jalan-jalan ke kebun sawit.

Atas dasar itulah, ke depan semua program dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan di masyarakat harus bersumber dari bawah. “Jika petani masih membutuhkan Minyak Tanah dalam pengomprokan tembakau, maka pemerintah harus berupaya dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Tidak boleh seorang pemimpin itu bertindak sebagai Superman yang serba bisa dan serba tau. Mengambil kebijakan sendiri tanpa melibatkan semua elemen. Semua harus dibicarakan bersama agar tidak salah sasaran" pungkas Suryadi.