PKS NTB: Tolak Kenaikan BBM Bukan Cari Popularitas

Mataram - Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB telah menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya agar membuat komitmen untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bulan ini. Sekretaris DPW PKS NTB Abdul Hadi mengatakan, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM bukan karena ingin mencari citra atau popularitas.

Abdul Hadi kepada Global FM Lombok di Mataram Rabu (5/06) mengatakan, penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM karena beberapa alasan yang mendasar. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM akan menambah jumlah masyarakat miskin sampai 4 juta orang diseluruh Indonesia termasuk di provinsi NTB. Selain itu daya beli masyarakat akan ikut melemah karena efek domino dari kenaikan harga BBM tersebut.

”Kami menginstruksikan juga kepada seluruh unsur yang kita miliki untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya PKS menolak kenainkan BBM, mulai dari alegnya, dari strukturnya, dari calon alegnya itu menyampaikan hal yang sama. Karena kita bukan mencari citra ini, tetapi ini memang kebutuhan masyarakat” ujar Abdul Hadi.

Anggota komisi III DPRD NTB ini menambahkan, alasan PKS menolak kenaikan harga BBM selanjutnya adalah harga minyak dunia tidak sedang bergejolak atau sedang stabil sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM saat ini.

Sementara dari sisi energi, parpol ini menilai tata kelola energi secara nasional sedang bermasalah. Pengendalian BBM bersubsidi dipandang telah gagal lantaran lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan industri. Karena meningkatnya konsumsi bahan bakar secara nasional kemudian pemerintah menaikan harga BBM. Cara ini dinilai keliru karena lebih banyak berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat.

Pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi pertengahan Juni ini. Kisaran kenaikan harga BBM antara Rp 1000 sampai Rp1.500 atau naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp 5.500 sampai Rp 6000 per liter. Kompensasi dari kenaikan harga itu yakni pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

*Globa FM Lombok