pengumuman

pengumuman
Home » » Jangan Terkecoh Politik Transaksi

Jangan Terkecoh Politik Transaksi

Written By Unknown on Senin, 15 April 2013 | 10.24



Mataram - Pengamat politik dan akademisi Dr. Kadri mengatakan pemilih yang cerdas dan rasional jangan terkecoh dengan nuansa politik yang sedang hangat di sejumlah daerah. Dari beberapa catatan pemilukada yang sedang berlangsung sekarang, politik transaksi jadi senjata utama kandidat, tim sukses, kontestan maupun parpol pendukung. “Politik di tanah air kita sekarang menjurus kepada politik transaksi. Ini harus dicermati sehingga siapa pun yang dipilih bukan karena transaksi yang dilakukan tetapi karena visi misi yang ditawarkan,” kata Kadri dalam seminar sehari bersama tokoh masyarakat Katolik NTB di Mataram, Minggu (14/4).

Dijelaskannya, sesuai amanat UUD 45, secara kasat mata, Indonesia sudah menerapkan demokrasi yang memihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi demokrasi. Makna mencari pemimpin yang bersih, adil dan akuntabel sudah mulai terasa dengan sejumlah regulator dan perangkat penyelenggara pemilu yang demokratis. Namun demikian banyak masyarakat masih terpengaruh dengan tampilan luar berupa slogan, spanduk, jargon bahan money politik yang berhasil membeli suara pemilih. Seharusnya dengan regulasi yang ada masyarakat mampu menilai calon dari visi misi yang ditawarkan bukan terperangkap pada tampilan luar. “Mengapa banyak pemilih enggan berpartisiasi? Karena merasa semua pemimpin hanya dilihat diatas panggung sandiwara, sementara dibalik panggung belum tentu seperti yang dilakonkannya,” ungkap dosen IAIN Mataram ini.

Partisipasi aktif masyarakat mudah dibicarakan tetapi sulit di praktekan. Apalagi pemilih terbawa arus ikatan emosional dengan kandidat tertentu. Dengan sendirinya apapun dibicarakan tidak mempan memberikan pencerahan politik. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda sikap kritis yang diperlukan dalam berdemokrasi. Pengawasan di lapangan menjadi point penting dalam demokrasi yang bersih, sehingga mendapatkan pemimpin yang mampu membawa kebijaksanaan kepada semua masyarakat. “Jangan terlena dengan banyaknya lakon di atas panggung, karena jika pemimpin tersebut dipilih akan berpeluang kepada korupsi dan mementingkan pemodal yang sudah memberi andil sebelumnya,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Kadri pendidikan dan pencerahan politik adalah tugas partai politik, tetapi sangat diharapkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga melek demokrasi itu semakin tahun semakin memberi hal positif dalam berdemokrasi. “Semua kita harus terjun dalam memberikan pencerahan. Hal yang paling mudah dilakukan adalah memberikan pendidikan politik di dalam keluarga. Dari sanalah akan terbentuk calon pemimpin yang benar-benar jujur, adil dan akuntabel. Dengan demikian, harapan pemilih yang rasional dan cerdas bisa terwujud,” tegasnya.

Kadri juga mengajak pemilih untuk terus memantau kandidat mana yang bisa diberi kepercayaan membawa masyarakat ke tujuan demokrasi yakni dari, oleh dan untuk rakyat. “Lihat track reeord calon pemimpinnya, bagaimana pemimpin ini sebelumnya, apakah figur tersebut dapat dijadikan harapan masyarakat menuju kesejahteraan. Itulah cara terbaik melihat panggung calon pemimpin yang sebenarnya bukan slogan, spanduk atau tampilan luarnya,” harapnya.

Sementara Prof. Ir. HM. Qazumi ketua divisi organisasi dan perencanaan logistik KPU menambahkan, seminar politik yang sering digalakkan di beberapa organisasi bukanlah kampanye seperti yang diamanatkan dalam peraturan KPU. “Kalau dalam seminar dianjurkan untuk memilih calon  yang adil, yang mengayomi masyarakat itu adalah kampanye pemilu yang bersih bukan mengajak peserta memilih calon tertentu. Tapi membuka wawasan pemilih untuk melihat mana pemilih yang bisa dipercaya lewat  visi dan misi apa yang ditawarkan,” kata prof Qazumi.

Ketua Divisi SDM dan Kelembagaan Bawaslu NTB, Samsuddin, menambahkan, harapan pengawas pemilu, jika ditemukan dugaan pelanggaran tahapan pemilu, bawaslu siap menindaklanjuti, termasuk jika ada anggota KPU yang melanggar aturan main. “Semua pemilih haruslah juga menjadi pengawas di lapangan agar pemilu yang Jurdil benar-benar terlaksana. Juga jika pemilih menilai KPU melanggar silakan melapor untuk di tindaklanjuti,” tegas Samsuddin (Ana)

Sumber: http://www.portalentebe.com/2013/04/kadri-jangan-terkecoh-politik-transaksi.html
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Humas PKS Lotim
Copyright © 2011. PKS Gumi Selaparang | Lombok Timur - NTB - All Rights Reserved
Template Created by Mas Template
Proudly powered by Blogger