Mataram - Pengamat politik dan akademisi Dr. Kadri mengatakan
pemilih yang cerdas dan rasional jangan terkecoh dengan nuansa politik yang
sedang hangat di sejumlah daerah. Dari beberapa catatan pemilukada yang sedang
berlangsung sekarang, politik transaksi jadi senjata utama kandidat, tim
sukses, kontestan maupun parpol pendukung. “Politik di tanah air kita sekarang
menjurus kepada politik transaksi. Ini harus dicermati sehingga siapa pun yang
dipilih bukan karena transaksi yang dilakukan tetapi karena visi misi yang
ditawarkan,” kata Kadri dalam seminar sehari bersama tokoh masyarakat Katolik
NTB di Mataram, Minggu (14/4).
Dijelaskannya, sesuai amanat UUD
45, secara kasat mata, Indonesia sudah menerapkan demokrasi yang memihak kepada
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi demokrasi. Makna mencari pemimpin
yang bersih, adil dan akuntabel sudah mulai terasa dengan sejumlah regulator
dan perangkat penyelenggara pemilu yang demokratis. Namun demikian banyak
masyarakat masih terpengaruh dengan tampilan luar berupa slogan, spanduk,
jargon bahan money politik yang berhasil membeli suara pemilih. Seharusnya
dengan regulasi yang ada masyarakat mampu menilai calon dari visi misi yang
ditawarkan bukan terperangkap pada tampilan luar. “Mengapa banyak pemilih
enggan berpartisiasi? Karena merasa semua pemimpin hanya dilihat diatas
panggung sandiwara, sementara dibalik panggung belum tentu seperti yang
dilakonkannya,” ungkap dosen IAIN Mataram ini.
Partisipasi aktif masyarakat mudah
dibicarakan tetapi sulit di praktekan. Apalagi pemilih terbawa arus ikatan
emosional dengan kandidat tertentu. Dengan sendirinya apapun dibicarakan tidak
mempan memberikan pencerahan politik. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda
sikap kritis yang diperlukan dalam berdemokrasi. Pengawasan di lapangan menjadi
point penting dalam demokrasi yang bersih, sehingga mendapatkan pemimpin yang
mampu membawa kebijaksanaan kepada semua masyarakat. “Jangan terlena dengan
banyaknya lakon di atas panggung, karena jika pemimpin tersebut dipilih akan
berpeluang kepada korupsi dan mementingkan pemodal yang sudah memberi andil
sebelumnya,” terangnya.
Seharusnya, lanjut Kadri
pendidikan dan pencerahan politik adalah tugas partai politik, tetapi sangat
diharapkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga melek
demokrasi itu semakin tahun semakin memberi hal positif dalam berdemokrasi.
“Semua kita harus terjun dalam memberikan pencerahan. Hal yang paling mudah
dilakukan adalah memberikan pendidikan politik di dalam keluarga. Dari sanalah
akan terbentuk calon pemimpin yang benar-benar jujur, adil dan akuntabel.
Dengan demikian, harapan pemilih yang rasional dan cerdas bisa terwujud,”
tegasnya.
Kadri juga mengajak pemilih untuk
terus memantau kandidat mana yang bisa diberi kepercayaan membawa masyarakat ke
tujuan demokrasi yakni dari, oleh dan untuk rakyat. “Lihat track reeord calon
pemimpinnya, bagaimana pemimpin ini sebelumnya, apakah figur tersebut dapat
dijadikan harapan masyarakat menuju kesejahteraan. Itulah cara terbaik melihat
panggung calon pemimpin yang sebenarnya bukan slogan, spanduk atau tampilan
luarnya,” harapnya.
Sementara Prof. Ir. HM. Qazumi
ketua divisi organisasi dan perencanaan logistik KPU menambahkan, seminar
politik yang sering digalakkan di beberapa organisasi bukanlah kampanye seperti
yang diamanatkan dalam peraturan KPU. “Kalau dalam seminar dianjurkan untuk
memilih calon yang adil, yang mengayomi
masyarakat itu adalah kampanye pemilu yang bersih bukan mengajak peserta
memilih calon tertentu. Tapi membuka wawasan pemilih untuk melihat mana pemilih
yang bisa dipercaya lewat visi dan misi
apa yang ditawarkan,” kata prof Qazumi.
Ketua Divisi SDM dan Kelembagaan
Bawaslu NTB, Samsuddin, menambahkan, harapan pengawas pemilu, jika ditemukan dugaan
pelanggaran tahapan pemilu, bawaslu siap menindaklanjuti, termasuk jika ada
anggota KPU yang melanggar aturan main. “Semua pemilih haruslah juga menjadi
pengawas di lapangan agar pemilu yang Jurdil benar-benar terlaksana. Juga jika
pemilih menilai KPU melanggar silakan melapor untuk di tindaklanjuti,” tegas
Samsuddin (Ana)
Sumber: http://www.portalentebe.com/2013/04/kadri-jangan-terkecoh-politik-transaksi.html
0 komentar:
Posting Komentar