Predikat WTP Saja Tidak Cukup | Kultwit by @Wepe2010

Seminggu ini pemerintah daerah sangat gencar mempublikasikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan daerah. Seolah-olah predikat WTP menjadi sebuah kesimpulan atas prestasi pemda selama ini. Seolah-olah dengan diraihnya predikat WTP itu program-program pembangunan pemerintah daerah sudah dapat dikatakan berhasil atau mencapai target.

Di satu sisi, kita tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah atas predikat WTP tersebut. Akan tetapi apabila WTP itu digembar-gemborkan menjadi sebuah kesimpulan dari keberhasilan pemerintah, tentu perlu kita kritisi. Karena perdikat WTP saja tidaklah cukup untuk menyimpulkan keberhasilan pemerintah dalam satu tahun terakhir.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Wahyu Priyono dalam kultwit yang diberi tajuk “WTP Saja Tidak Cukup.”

Wahyu Priyono

@Wepe2010

Mau twit ah... judulnya WTP Saja Tidak Cukup

1. Setiap tahun pemerintah daerah menunggu dengan penuh harap opini BPK atas laporan keuangan yang akan

2. mereka sampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah (APBD) kepada masyarakat.

3. Tentu saja Pemerintah Daerah tidak mengingingkan laporan keuangan mereka memperoleh opini disclamermaupun opini adverse (tidak wajar).

4. Sedikitnya mereka menginginkan opini WDP, dan dambaannya adalah mendapat opini yang terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

5. Mengapa opini WTP menjadi dambaan setiap pemerintah daerah, sehingga banyak pemerintah daerah yang begitu gigih mengejar opini WTP?

6. Hasil diskusi dengan beberapa kalangan menyimpulkan sedikitnya ada lima alasan pemerintah daerah begitu mendambakan opini WTP, yaitu :

7. Prestise, opini WTP merupakan predikat yang paling baik dari keempat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK kepada pemerintah daerah

8. Clean, dengan memperoleh predikat WTP, pemerintah daerah beranggapan bahwa mereka telah bebas dari korupsi ataupun permasalahan2 hukum

9. Clear, banyak yg beranggapan bahwa dengan mendapat predikat WTP berarti pengelolaan keuangan pemerintah daerah tlh dinyatakan bersih

10. Citra, scr politis dg mdptkn WTP, pimpinan daerah akn mendapatkan pencitraan yg baik shg dapat digunakan sebagai modal untuk maju lagi

11. Reward, setiap pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP akan mendapat reward puluhan milyar dari Kementerian Keuangan RI.

12. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seputar opini WTP bermunculan. Diantara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

13. Apakah betul dengan memperoleh WTP, pemda sudah terbebas (bersih) dari kerugian daerah, korupsi dan tindakan-tindakan melawan hukum?

14. Apakah dengan opini WTP berarti program-program pembangunan pemerintah daerah sudah dapat dikatakan berhasil atau mencapai target?

15. Kenapa angka pengangguran, angka kematian balita, angka kemiskinan, dan angka putus sekolah masih tinggi ttp pemda mendapat opini WTP?

16. Apakah ada korelasi antara opini WTP yg diperoleh suatu pemda dengan hasil penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan?

17. Msh banyak masalh di aset spt tanah yg belum bersertifikat, jalan n jembatan yg rusak, n gedung yg tdk digunakan, ttp knp opininya WTP?

18. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang senada dengan kelima pertanyaan tersebut di atas.

19. Namun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semua dapat terjawab dengan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, sehingga

20. bagi pemda tidaklah cukup hanya dengan memperoleh predikat WTP atas laporan keuangan yang mereka sajikan dan sampaikan kepada rakyat.

21. Opini atas lapkeu blm bisa menggambarkan tingkat kinerja pelayanan publik yg tlh pemda wujudkan kepada seluruh rakyat yg dipimpinya.

22. Tanggung jwb pemda kpd seluruh rakyat yg dipimpinnya bkn hanya pd penyusunan lap pertanggunganjwban APBD n kemudian mperoleh opini WTP,

23. tapi secara substansi di lapangan harus memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

24. Dgn demikian, sebenarnya perlu tolok ukur yg dpt menilai kinerja pelayanan publik yg tlh diberikan pemda kpd masyarakat yg dipimpinya.

25. Dengan demikian, semestinya opini WTP tidak menjadi euforia yang berlebihan

26. baik bagi pihak pemerintah daerah sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan opini tersebut.

27. Mjd suatu yg sgt bagus jk opini WTP yg diperoleh diikuti jg dg kinerja pelayanan publik yg memuaskan bg seluruh rakyat di daerahnya.

28. Sekian terimakasih, semoga bermanfaat.