Setelah Debat Gagal, Pengadaan Logistik Pilkada NTB Bermasalah

Mataram - KPU NTB menegaskan akan memprotes pemenang tender pengadaan logistik Pilkada NTB yang hingga kemarin belum bisa merampungkan pengadaan sejumlah kebutuhan logistik Pilkada NTB sesuai kontrak. Dengan adanya sejumlah logistik yang kemungkinan bermasalah pengadaannya, KPU Kabupaten /Kota sudah diminta untuk mengantisipasinya.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/5) kemarin menjelaskan bahwa seharusnya, perusahaan yang menjadi rekanan KPU NTB dalam pengadaan sejumlah item logistik Pilkada NTB bisa menyediakan item logistik yang diadakan pada H-7 pemungutan suara. Namun, hingga kemarin, sejumlah item seperti Formulir Data Pemilih Tetap (DPT) dan amplop surat suara ternyata belum bisa disediakan oleh rekanan.

“Saya tidak tahu kenapa perusahaan – perusahaan seperti itu biasa dimenangkan. Makanya kitapun kemungkinan melakukan protes,” tegas Fauzan.

Fauzan mencontohkan, untuk pengadaan amplop, segel, form A4 (DPT) dan sebagainya dikerjakan oleh sebuah perusahaan. Namun, hingga kini baru sebagian item saja yang bisa disediakan. Ia menambahkan, hingga kemarin malam, sejumlah petugas KPU masih harus ikut lembur membantu menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang belum bisa dirampungkan oleh rekanan KPU tersebut.

Untungnya, ujar Fauzan, item – item yang bermasalah pengadaannya tersebut adalah item – item yang bisa diganti. Nantinya, Form DP4 bisa difotokopi sedangkan amplop surat suara bisa diganti dengan plastik. “Yang paling wajib itu segel dan surat suara. Itu tidak bisa diganti. Kalau amplop bisa diganti dengan plastik dan DPT bisa difotokopi,” tandas Fauzan.

Untuk mengantisipasi permasalahan inilah, pihaknya telah memerintahkan KPU Kabupaten Kota agar mengambil langkah seperti memfotokopi form DPT dan menyiapkan pengganti untuk amplop surat suara yang dibutuhkan. “Kita jamin pelaksanaan pada hari H, tetap akan berjalan dan semua bisa terpenuhi,” tandas Fauzan. (aan)

Sumber: suarantb.com

Judul Asli : KPU Protes, Pengadaan Logistik Pilkada NTB Bermasalah