Mataram, 30/3 - Komisi
Pemilihan Umum (KPU) memangkas 398 unit Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan
kepala daerah (pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai langkah
efisiensi anggaran.
"Semula jumlah TPS
ditetapkan 9.322 unit, kemudian dipangkas 398 unit sehingga menjadi sebanyak
8.924 unit," kata Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Sabtu.
Fauzan mengatakan, anggaran KPU yang dialokasikan dari APBD Provinsi NTB tahun
anggaran 2013 untuk kebutuhan pilkada sebesar Rp130 miliar, dan sekitar 80
persen dari dana itu diperuntukan bagi honor penyelenggara di tingkat kecamatan
hingga desa/kelurahan.
Jumlah anggaran itu masih
dikategori kurang, karena perkiraan KPU NTB kebutuhan anggaran pilkada mencapai
Rp135 miliar, sehingga ditempuh langkah-langkah efisiensi anggaran. "Dari
nilai itu, hanya 20 persen dari dukungan APBD itu yang dipergunakan untuk
logistik pemilu, dan kegiatan lainnya seperti biaya debat publik yang disiarkan
langsung televisi nasional, dan sosialisasi," ujarnya.
Sekitar 80 persen dukungan dana,
lanjutnya, dibutuhkan untuk membayar honor penyelenggara, seperti untuk Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp1 juta/bulan untuk ketua, dan Rp750
ribu/bulan untuk anggota sebanyak empat orang, dan staf sekretariat juga empat
orang.
PPK bekerja selama delapan bulan.
Jumlah PPK untuk penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
periode lima tahun berikutnya itu sesuai jumlah kecamatan yakni sebanyak 119
kecamatan (termasuk tiga kecamatan pemekaran).
Selain itu, honor untuk Panitia
Pemungutan Suara (PPS) masing-masing sebesar Rp750 ribu/bulan untuk ketua dan
Rp600 ribu/bulan/orang untuk empat orang anggota. PPS bekerja selama dua bulan.
Honor juga diberikan kepada sebanyak 1.135 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDT) sesuai jumlah desa/kelurahan, masing-masing sebesar Rp200 ribu/bulan untuk masa kerja dua bulan.
Honor juga diberikan kepada sebanyak 1.135 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDT) sesuai jumlah desa/kelurahan, masing-masing sebesar Rp200 ribu/bulan untuk masa kerja dua bulan.
"Setelah dilakukan
pencermatan, jumlah TPS dapat dipangkas, sehingga ada upaya efisiensi anggaran
sekitar dua miliar rupiah," ujarnya.
Proses pilkada NTB tengah
berulir, dan kini menjelang tahapan kampanye pada 16 April hingga 9 Mei 2013,
setelah penetapan pasangan calon dan penentuan nomor urut.
0 komentar:
Posting Komentar