Dr. Zulkieflimansyah: Soal Newmont, Kita Cari Solusi yang Terbaik

Isu divestasi saat ini tidak lagi begitu menarik jika dibandingkan dengan perdebatan menyangkut kewajiban perusahaan tambang seperti PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk membangun smelter. PTNNT tentu akan terbebani dengan kewajiban ini, sementara pemerintah juga tak boleh kehilangan muka dan membiarkan konstitusi negara tak ditegakkan.

Dilema itulah yang menurut Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Keuangan) DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah, lebih mendesak untuk dicarikan solusinya ketimbang persoalan divestasi saham PTNNT. “Sekarang kan, Newmont ini isunya lagi sensitif. Bukan persoalan divestasi, tetapi tambang ini ditutup atau tidak. Ini kan persoalannya. Karena kan ada klausal dari konstitusi yang mengharuskan mereka bikin smelter,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (23/5).

Politisi PKS ini berharap, segera ada solusi yang diputuskan bersama antara pemerintah dengan PTNNT. Menurutnya, di satu sisi ada kewajiban pemerintah untuk memperlakukan investor dengan baik. Tapi, di sisi lain hukum yang mengharuskan perusahaan semacam PTNNT untuk membangun smelter juga harus ditegakkan.

Menurutnya, saat ini PTNNT mengklaim keberadaannya bukan sebagai perusahaan smelter. “Butuh banyak investasi untuk hadirnya smelter company,” imbuhnya. Hanya saja, pemerintah tentu tidak boleh begitu saja mengalah dengan sikap PTNNT. “Mesti ada win-winsolution, karena pemerintah juga tidak boleh kehilangan muka. Masak gara-gara satu investor kemudian ada konstitusi yang tidak ditegakkan. Mesti ada dialog kemudian dicari solusi, sehingga konstitusi juga bisa ditegakkan,” sarannya.

Upaya untuk menghadirkan solusi tersebut, menurut Zulkieflimansyah, lebih penting ketimbang perdebatan soal divestasi. “Isu divestasi ini dalam waktu dekat tidak begitu urgen, tapi bagaimana ada kesepahaman antara pemerintah dan investor tentang klausal tentang pengolahannya, itu yang lebih mendesak daripada persoalan divestasi,” tegasnya.

Zulkieflimansyah berharap isu divestasi tidak berkembang menjadi sebuah diskusi yang merusak modal sosial di daerah. Menurutnya, pemerintah juga tentu akan lebih berhati-hati membuat kebijakan dan akan belajar dari pengalaman.

Ditunjuknya M. Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan RI yang baru, menurutnya juga patut diapresiasi. “Dia figur yang tepat dan saya harus mengapresiasi presiden karena berani memberikan kesempatan kepada orang muda,” ujarnya. Untuk diajak bicara tentang divestasi maupun persoalan lainnya, Chatib Basri dinilai memiliki rekam jejak yang lebih menguntungkan. “Dia seorang aktivis mahasiswa. Jadi dia punya kelenturan, fleksibilitas yang saya kira jauh lebih baik.”

*Suara NTB