PKS Keluar Dari Koalisi?

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah kemarin mengusulkan kepada partainya untuk keluar dari koalisi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya selaku pribadi, tak ada gunanya PKS terus berada di kubu koalisi yang digalang Partai Demokrat itu.

Namun Kamis, 23 Mei 2013, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, belum ada wacana dari internal partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan, meskipun tak tertutup kemungkinan bagi PKS untuk keluar dari koalisi.

Pembahasan soal koalisi, kata Hidayat, merupakan wewenang Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekjen dan Bendahara Dewan Pimpinan Pusat PKS, Ketua Dewan Syariah, serta Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

“Jadi Majelis Syuro dan DPTP mempertimbangkan seluruh perkembangan yang ada, termasuk APBNP, kondisi sosial ekonomi politik di masyarakat, dan beragam hal lain,” kata Hidayat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

PKS, ujar Hidayat, memang tak mutlak harus berada dalam koalisi. Secara prinsip, koalisi adalah dokumen yang ditandatangani bersama antara SBY dengan para mitra koalisinya, yang di dalamnya disepakati banyak hal, termasuk etika berkoalisi. “Maka bagian-bagian itulah yang harus dikaji DPTP secara objektif sesuai realitas di lapangan, apakah koalisi perlu atau tidak,” kata Hidayat.

Banyak Kader Daerah Ingin PKS Keluar Koalisi

Di lokasi terpisah, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal, mengungkapkan banyak kader yang mendorong agar partainya keluar dari koalisi pemerintahan. Mengikuti usulan Wakil Sekertaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah?

"Di daerah banyak yang berpendapat kayak Pak Fahri," kata Refrizal, Rabu 22 Mei 2013. Sebelumnya, Fahri mengusulkan agar partainya keluar dari koalisi. Sebab, menurutnya, dia tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Refrizal menambahkan, PKS tidak menghalangi jika ada pendapat dari kader, termasuk soal keluar koalisi. Pendapat yang dilontarkan Fahri membuktikan PKS tidak membungkam kader mereka.

"Partai kami tetap solid, tidak ada faksi-faksi. Namun pendapat orang tidak dibungkam. Kecuali kalau sudah diputuskan maka harus taat, karena itu prinsip organisasi, ada tertibnya," kata Refrizal.

Dalam ranah politik, ujarnya, tetap terbuka segala kemungkinan, termasuk keluar dari koalisi. Namun kewenangan tetap ada di Dewan Tingkat Tinggi yang terdiri dari Ketua Majelis Syura, Ketua Dewan Syariah, Ketua DPP, dan Sekjen PKS.