PKS : Capaian Pemerintahan BARU 48,63 Persen

LOMBOKita – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan “rapor merah” terhadap kinerja pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur NTB, KH. Zainul Majdi-Badrul Munir (BARU) periode 2008-2012.

Pemberian rapor merah itu setelah F-PKS mengadakan bedah Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2012 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur NTB 2008-2012 di aula DPW PKS NTB, Minggu (14/4/2013).

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Musleh Kholil, capaian kerja pemerintahan BARU di NTB hingga akhir tahun 2012, nilai rata-rata 48,63 persen atau tergolong angka merah.

Bedah LKPJ yang mengandeng lembaga Fitra Nusantara serta Nusra Institute ini, menghasilkan sejumlah temuan mencegangkan.

Menurut Musleh, dana “nganggur” di NTB membengkak 1.000 persen hingga Rp 25 miliar dari rencana Rp 2 miliar.

Dijabarkannya, realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2012 tidak mencapai target, dari Rp 127 miliar terealisasi hanya 94,6 persen. Sementara realisasi belanja daerah juga kurang dari target. Dari target Rp 175 miliar terealisasi 92,6 persen dalam APBD tahun 2012. Bahkan setelah perubahan, semula diproyeksi surplus Rp 6 miliar, namun nyatanya surplus meningkat hingga Rp 53 miliar.

“Managemen kas daerah dan program di kegiatan SKPD Provinsi NTB masih belum baik, sehingga berimplikasi pada potensi dana “nganggur” setiap tahun selalu cukup besar,’’ kata Musleh.

Berdasarkan hipotesa Fraksi PKS, realisasi pendapatan dibawah target disebabkan, dasar perhitungan proyeksi yang tidak sesuai dengan potensi riil. ‘’Itu terjadi karena kinerja aparatur yang menurun , dan kebocoran yang tinggi,’’ katanya.

Fraksi PKS juga membedah capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-2014. Misi pertama, mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender. Namun berdasarkan data BPS, tahun 2008 ada kesenjangan angka rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Bila laki-laki angka rata-rata lama sekolahnya mencapai 7,2 tahun, perempuan tertinggal di angka 6 tahun. Kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat 900 persen.

Selanjutnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, ditemukan sebagian besar sekolah belum memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di bidang kesehatan,tahun 2008 NTB menjadi provinsi dengan sanitasi terburuk di Indonesia. Fasilitas air bersih belum merata antara kota dan desa. ‘’46,2 persen rakyat NTB belum menikmati listrik, dan 34 persen jalan provinsi masih buruk,’’ ujarnya.

Musleh menegaskan, saat ini pola pembahasan LKPJ di lembaga legislatif telah berubah. Sesuai aturan peraturan pemerintah yang baru, legislatif tidak dalam tataran menolak atau menerima LKPJ. Dewan hanya memberikan rekomendasi dan catatan-catatan.

Menurutnya, Fraksi PKS DPRD NTB mendapat perintah dari partai agar segera melakukan kajian dan memberikan informasi yang akurat ke masyarakat.

Musleh juga tidak ingin dikatakan ada tendensi tertentu dibalik gebrakan yang dilakukan fraksi PKS. ‘’Kami tidak ada tendensi apapun karena ini yang melalukan fraksi,’’ tegasnya. (ari)